Ahok Ikut Menyambut Raja Salman Sesuai Protokol, Siapa Yang Kebakaran Jenggot??

http://ompoker.info/?ref=br201608 - Presiden Joko Widodo diperkirakan tidak akan didampingi Ibu Negara saat menyambut kedatangan Raja Salman dari Arab Saudi, 1 Maret nanti.

Menurut tradisi, Raja tidak diperkenankan menyalami lawan jenis yang bukan muhrimnya.

Lalu siapakah yang akan bersama Presiden nanti? Sesuai dengan protokol, maka Gubernur Basuki Tjahaja Purnama akan ikut saat menyambut lawatan bersejarah raja negeri Timur Tengah ini.

Menurut penulis Hysebastian dalam artikelnya, apabila Ahok jadi bertemu dengan Raja Salman, maka akan ada pihak-pihak yang mengutip -istilah hysebastian- "Kebakaran Jenggot".

Menurut penulis ini, mereka adalah Rizieq Shihab Cs.

"Tentu hal ini akan membuat Rizieq Cs akan kebakaran jenggot. Mengapa kebakaran jenggot? Karena klaim-klaim sebelumnya yang diutarakan oleh kuasa hukumnya bahwa Rizieq ingin menemui Raja Arab. Hal ini dibantah oleh Dubes Arab Saudi. Jangan sampai deh #TeamRizieq mengatakan bahwa Dubes Arab Saudi tidak mewakili keinginan Raja Arab" tulisnya.

Ia menambahkan, selain Rizieq Shihab yang kebakaran jenggot, ada juga satu orang lagi yang mungkin panas, merupakan saingan dari Pak Ahok.

"Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan? Ia memiliki darah Arab, muslim, cerdas dan santun. Ia pun akan melihat hal ini" tulisnya.

Malaysia Dikunjungi Pertama

Malaysia menghamparkan kerpet merah untuk Raja Arab Saudi Salman Abdulaziz Al-Saud, yang hari ini tiba di negara itu untuk melakukan kunjungan empat hari.

Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak dan Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein menyambut kedatangan Raja Salman di Bunga Raya Complex, Kuala Lumpur International Airport (KLIA).

Malaysia adalah negara Asia Tenggara pertama yang dikunjungi Raja Salman sejak naik takhta tahun 2015. Dia datang bersama delegasi beranggotakan 600 orang yang meliputi bagian dari rumah tangga kerajaan dan menteri-menteri kebinet dalam kunjungan yang akan berakhir 1 Maret.

Lebih dari 100 kendaraan disiapkan untuk menyambut kedatangan rombongan Raja Salman, yang datang ke Malaysia untuk memenuhi undangan yang di Pertuan Agung Sultan Muhammad V.

Raja Arab Saudi yang terakhir mengunjungi Malaysia pada 2006 adalah Raja Abdullah Abdulaziz  Al-Saud. Raja Faisal Abdulaziz Al-Saud mengunjungi Malaysia tahun 1970.

Najib dalam cuitannya, mengatakan dia menantikan kedatangan Raja Salman. Ia mengatakan bahwa dia terakhir bertemu Raja Salman pada Maret di Riyadh dan berterima kasih atas sambutan hangatnya.

Upacara kenegaraan untuk menyambut kedatangan Raja Salman dilangsungkan di Parliament Square, Kuala Lumpur, disusul pertemuan dengan Sultan Muhammad V.

Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman dalam keterangan persnya baru-baru ini mengenai kunjungan itu menggambarkan bahwa hubungan Malaysia dan Arab Saudi kuat.

Äda hubungan personal erat antara House of Saud dan Pemerintah
Malaysia" katanya seperti dikutip dari Antara.

Arab Saudi adalah mitra dagang terbesar kedua Malaysia di Timur Tengah, dan perdagangan antara kedua negara tahun lalu meningkat 19,8 persen dibanding tahun sebelumnya dan sekarang nilai totalnya mencapai 13,2 miliar Ringgit Malaysia.

Hampir 60 persen dari total ekspor Malaysia ke Arab Saudi berkaitan dengan minyak sawit mentah dan produk pertanian berbasis kelapa sawit, mesin, makanan olahan seta produk listrik dan elektronik menurut warta kantor berita Bernama.

Selain ke Malaysia, Raja Salman berencana mengunjungi Indonesia, Brunei, Jepang, China, Maladewa dan Yordania Untuk bertemu dengan para pemimpin negara itu guna membahas hubungan bilateral serta masalah regional dan international yang menjadi perhatian bersama"menurut pernyataan kerajaan yang disiarkan media pemerintahan Arab Saudi, SPA.

Read More

Memilih Berdasarkan Agama Tak Melawan Konstitusi Menurut Ahli Agama MUI

http://ompoker.info/?ref=br201608 - Ahli agama MUI Yunahar Ilyas menyebut memilih pemimpin berdasarkan agama tak melanggar konstitusi. Sebaliknya, menurut Yunahar memilih berdasarkan agama dapat mempererat kesatuan bangsa.

"Memilih berdasarkan agama tidak bertentangan dengan konstitusi dan sama sekali tidak memecah belah bahkan justru akan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia, "ujar Yunahar dalam persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selatan (21/2/2017).

Bahasan mengenai memilih berbeda agama berawal dari pertanyaan jaksa. Menurut Yunahar, Indonesia bukan negara yang secara langsung berdasarkan pada hukum Al-Quran dan Sunnah.

"Tapi bukan berarti negara yang meninggalkan Al Quran dan Sunnah. Hanya perlu mengambil dari Al Quran dan Sunnah dijadikan konstitusi kita dan dijadikan undang-undang" tutur Yunahar.

"Dalam pemahaman pimpinan pusat Muhammadiyah memilih itu adalah hak, sekaligus adalah kewajiban. Kewajiban sebagai warga negara Indonesia, memilih pemimpin nanti yang dipilihnya adalah yang tebaik. Tapi menjadi hak dia untuk menentukan kriteria yang terbaik menurut dia" jelasnya.

Yunahar menambahkan, yang tidak dibolehkan adalah apabila umat islam menuntut adanya undang-undang agar memilih pemimpin nonmuslim dilanggar.

"Yang tidak dibolehkan itu apabila mereka, umat islam, menuntut dibuatkan undang-undang tidak boleh non muslim menjadi pemimpin. Itu baru melanggar ketentuan. Tapi dia tidak menuntut itu. Dia hanya akan menggunakan haknya sesuai dengan kriteria-kriterianya dia" imbuh Yunahar.

"Jangankan agama, satu partai aja boleh. Banyak juga 'pilihlah orang dari partai kita', apa tidak memecah belah itu. Itulah sistem demokrasi" tutu
pnya

Read More

Djarot Minta Bawaslu Tindak Melanjuti Dugaan Pelanggaran di TPS

http://ompoker.info/?ref=br201608 - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 telah berlangsung pada 15 Februari lalu. Seluruh warga DKI telah memberikan pilihannya.

Namun penyelenggaraan Pilgub DKI menimbulkan beberapa masalah. Salah satu masalah tesebut adalah dugaan terjadinya sejumlah pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menyatakan bahwa penyelenggaraan Pilgub DKI harus memegang prinsip jujur dan adil. Dia mengingatkan bahwa memberikan pilihan adalah hak dasar masyarakat.

"Ini hak dasar warga untuk memberikan pilihan. Tidak boleh dihalang-halangi juga harus dilakukan dengan prinsip jujur dan adil" ujarnya di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Minggu (19/2/2017).

Pasangan calon nomor urut 2 ini juga mengungkapkan bahwa pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) paling banyak terjadi pada Pilgub DKI Jakarta. Oleh karena itu dia meminta agar Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu serta KPU atau Komisi Pemil
ihan Umum untuk segera menindak lanjuti pelanggaran tersebut dan melakukan berbagai perbaikan.

"Makanya kan kemarin itu banyak sekali pelanggaran terutama di Pilgub DKI Jakarta, maka Bawaslu untuk segera menindak lanjuti dan KPU untuk menyempurnakan berbagai macam kelemahan-kelemahan yang kemarin terjadi, saya minta itu aja" katanya.

Selain itu, Djarot juga menyebut bahwa akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua TPS. Dia tidak merinci mengenai kedua TPS tersebut, namun dia menegaskan bahwa penyelenggara Pemilu haruslah berprinsip jujur dan adil.

"Minggu ini ada PSU di dua TPS kalau gak salah, karena ditemukan banyak kejanggalan banyak pelanggaran. Saya minta betul kepada seluruh penyelanggara Pemilu mulai dari KPU sampai dengan KPPS untuk memegang prinsip-prinsip jujur, adil dan memberikan hak konstitusi kepada warga yang mempunyai hak pilih, itu aja" tutupnya.

Read More

Menyikapi Putaran Dua Pilkada DKI, PPP Minta Saran Ulama

http://ompoker.info/?ref=br201608 -  PPP atau disebut Partai Persatuan Pembangunan belum menentukan sikap untuk menghadapi kemungkinan putaran dua dalam Pilkada DKI.

Berdasarkan hasil hitung cepat, kemungkinan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno bertarung dalam putaran dua Pilkada DKI.

Adapun pasangan yang didukung PPP, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, sudah dipastikan gugur karena meraih suara paling kecil.

"Kami musyawarah dulu dengan struktur dan para pemangku kepentingan partai, yang utama seperti para alim ulama dan tokoh senior partai" kata Sekjen PPP Arsul Sani saat dihubungi, Kamis (16/2/2017).

Arsul mengatakan, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi sebelum menentukan pilihan.

"Kami harus terbuka berkomunikasi dengan tim mereka soal bagaimana ekspektasi mereka terhadap kami" ucap Arsul.

Terakhir, yang juga tidak kalah penting, lanjut Arsul, PPP juga harus menunggu hasil rekap resmi dari Komisi Pemilihan Umum DKI.

Agus sudah menyatakan menerima hasil Pilkada DKI berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei.

"Secara kesatria dan lapangan dada saya menerima kekalahan saya" kata Agus di kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/2/2017) malam.

Hitung cepat Litbang Kompas, Ahok-Djarot meraih 42,87 persen suara, Anies-Sandi 39,76 persen suara dan Agus-Sylvi 17,37 persen suara.

Read More

KPU DKI Jakarta: Quick Count Pilgub DKI Dapat Ditayangkan Pukul 13.00 WIB

http://ompoker.info/?ref=br201608 -  Komisioner KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan penghitungan cepat atau quick count dari sejumlah lembaga survei dapat dipublikasikan sejak pukul 13.00 WIB hari ini. Hitungan tersebut dapat langsung dipublikasikan sesaat setelah pemungutan suara berakhir.

"(Quick count) dapat ditayangkan sejak jam 1 setelah pemungutan suara berakhir" ujar Betty, Selasa (14/2/2017).

Awalnya, menurut Betty, hasil penghitungan cepat baru dapat ditayangkan kepada publik dua jam setelah pemungutan suara atau pada pukul 15.00 WIB. Namun, putusan tersebut berubah setelah ada kesepakatan terbaru dari KPU pusat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Tadinya berdasarkan surat gugus yang dikeluarkan oleh KPU, KPI, dan Bawaslu harusnya dua jam setelah pemungutan suara. Barusan saja, mereka berkumpul lagi dan mengeluarkan rilis bahwa mereka bersepakat bisa mulai jam 1" lanjut Betty.

Namun Betty menegaskan hasil penghitungan cepat yang dirilis sejumlah lembaga bukan merupakan hasil resmi KPU DKI Jakarta. Untuk hasil resmi atau real count Pilkada, masyarakat dapat mengakses di pilkada2017.kpu.go.id.

"Harus ada disclaim bahwa itu bukan hasil resmi penghitungan suara KPU DKI Jakarta" tegas Betty

Read More

Cuti Selesai, Djarot Mendengarkan Laporan Pemkot Jakbar

http://ompoker.info/?ref=br201608 - Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat kembali aktif memimpin setelah cuti kampanye pilkada 2017. Dia memulai kegiatannya dengan mendengarkan laporan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar).

Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi melaporkan soal percepatan pembangunan jalan tembus atau missing link di Jakarta Barat masih terkendala anggaran sehingga sulit membebaskan lahan. Dia mencontohkan jalur transportasi Puri Wangi yang terhambat anggaran padahal pembebasan lahan hanya satu rumah.

"Anggaran pembebasan bukan disuku badan tapi di dinas. Berkali-kali (saya minta) dibebasin anggarannya. Kita panggil orangnya untuk membebaskan lahan itu. Kalau dia enggak mau kita konsinyasi, itu kita bongkar. Tapi kan anggarannya (enggak ada), makanya kita minta Bina Marga supaya itu dianggarakan" terang Anas kepada Djarot di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Minggu 12 Februari 2017.

Dia juga menjelaskan soal pembangunan jalan tembus diterowongan Jalan Kembangan Kerep. Selain itu, ada juga pembangunan jalur lambat di Jalan Mangga Besar Raya yang masih terhambat karena tiga bangunan yang belum dibebaskan.

"Ada juga program pelebaran jalan di Jalan Arjuna Utara dan Arjuna Selatan, jalan di kawasan Kembang Kerep, Jalan Raya Kembangan (Asem-Pasar Minggu), Jalan Tali Raya-Brigjen Katamso. Kami wilayah kota siap, tinggal pendanaan dari Dinas Bina Marga supaya segera dilaksanakan pembangunannya" papar dia.

Anas menambahkan laporannya dengan menunju pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo. Untuk RTH, Anas mengungkapkan, pembangunan di Kalijodo menjadi bagian Pemkot Jakarta Utara.

"Wilayah Jakarta Barat dibangun RPTRA. Pada lokasi tersebut, ada hak sertifikat tanah wakaf untuk pembangunan masjid. Tapi, sampai sekarang masjid di Kalijodo tidak ada," ungkap dia.

Namun demikian, pembangunan masjid di Kalijodo dipindah ke Taman Petak Kodok. "Kita sudah rapatkan dengan pengurus masjid, tapi kita bingung anggarannya dari mana, apa dari DKI apa dari CSR, kewajiban tambahan pengembang," papar dia.

Djarot menjelaskan, perpindahan pembangunan Masjid Al Mubarokah di Kalijodo ke Taman Petak Kodok mengingat tidak ada pemukiman warga di sana. Alhasil, di Kalijodo hanya dibangun musala yang diperuntukan kepada pengunjung.

"Waktu itu kami sampaikan bahwa masjid harus dekat dengan umat, harus di lingkungan pemukiman. Kalau di Taman Kalijodo dibangun masjid, nanti siapa yang ke masjid pas salat subuh. Masjid di Taman Petak Kodok desainnya sudah jadi dan kita akan bikin masjid lebih bagus. Itu yang segera ditindaklanjuti," tegas Djarot.

Read More

Membedah Sindiran Agus-Sylvi ke Anies-Sandi Soal Inkonsistensi

http://ompoker.info/?ref=br201608 - Debat pamungkas Pilgub DKI 2017 sarat akan saling sindir antarpasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni menyindir pasangan nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno soal inkonsistensi.

Tema debat pamungkas tadi malam (10/02/2017) adalah 'Kependudukan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Antinarkoba, dan Kebijakan terhadap Penyandang Disabilitas'. Tetapi Sylvi kemudian bertanya soal inkonsistensi yang menurutnya berkaitan dengan tema debat.

"Pak Anies, kalau kita bicara masalah penanganan kependudukan dan kualitas masyarakat Jakarta, rasanya kita perlu konsisten dalam sikap tindakan dan hal-hal lainnya agar ini berjalan dan tidak menimbulkan maslah baru" kata Sylvi.

Dia hanya mengucapkan 65 kata dalam 1 menit yang diberikan. Sylvi menyebut nama "Pak Anies" sebanyak 3 kali. Selain itu tak ada lagi frasa yang disebutkan berulang oleh Sylvi. Dia menyebut kata "masalah" sebanyak 3 kali dan "karakter" 2 kali.

"Bagaimana Pak Anies kalau jadi gubernur menyikapi masalah karakter inkonsistensi dalam bersikap, tentu saja dengan latar belakang karakter Pak Anies sendiri?" imbuh Sylvi.

Belum tampak ada kata-kata yang memperlihatkan arah pertanyaan dalam kalimat Sylvi. Anies pun memaknai pertanyaan itu dengan menganalogikan ke pembuatan kebijakan yang konsisten.

"Ketika kita melibatkan semuanya maka konsistensi dalam membuat kebijakan bisa dibuat ini kami lakukan ketika saya memimpin Kemdikbud" jawab Anies.

Sebanyak 137 kata diucapkan dalam 2 menit yang diberikan moderator. Anies mengulang frasa "ketika kita melibatkan" dan "dibuat transparan" untuk menjawab hal inkonsistensi yang ditanyakan Sylvi.

Setelah jawaban itu, Agus menanggapinya. Agus mempertegas maksud dari pertanyaan Sylvi yang sebenarnya.

"Sebetulnya tadi yang ditanyakan Ibu Sylvi adalah konsistensi dalam prinsip, dalam sikap. Kita menyorotinya, sama-sama kita tahu apa yang telah dilewati oleh Pak Anies selama ini" kata Agus.

Agus hanya mengucapkan 92 kata dalam tanggapan itu sehingga waktu 1,5 menit masih tersisa. Agus juga hanya mengulang frasa "Pak Anies" dalam penegasan pertanyaannya.

Agus juga menyinggung soal kepemimpinan tak hanya membutuhkan terobosan, tetapi konsistensi. Tak ada penekanan khusus dalam tanggapannya itu jika dilihat dari intonasi bicaranya.

Tetapi setelah itu Sandiaga yang kemudian menjawab. Dia sempat tersenyum dan tertawa kecil sebelum menjawab.

"Oke, saya mencoba menjawab Bu Sylvi dan Pak Agus. Saya yang paling bertanggung jawab atas hal konsistensi ini. Yang dulu calon gubernur itu saya" kata Sandiaga.

Dalam jawabannya itu dia menyebut "Mas Anies" dan "Pak Prabowo" sebanyak 4 kali. "Pak Prabowo" merujuk pada nama Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo merupakan capres tahun 2014 yang kalah saat berhadapan dengan Joko Widodo. Saat itu Anies berada di kubu Jokowi, sementara Sandiaga di kubu Prabowo. Anies bahkan pernah menyerang Prabowo selama masa kampanye Pilpres 2014. Namun kini Anies berlabuh ke Prabowo. Hal inilah yang disindir oleh Agus-Sylvi.

Sandi juga mengulang frasa "masa depan" dan "beban politik" dalam jawabannya. Pernyataannya itu seakan membela sikap Anies yang kini 'menyeberang' ke kubu Prabowo, terlebih ketika dia bercerita tentang proses pengusungan cagub.

"Saya tahu masalahnya adalah Mas Anies bergabung dengan kami, Pak Prabowo. Saya datang,
Mas Anies ini masalahnya adalah pendidikan, malam-malam sekali waktu itu di ujung pendaftaran, saya bilang, 'Mas Anies ini adalah panggilan untuk negara', 'bagaimana Pak Prabowo?', 'saya akan bicara sama Pak Prabowo', saya bicara dengan Pak Prabowo akhirnya kita berdamai dengan masa lalu dan menatap masa depan," tutur Sandi


www.ompoker.info

Read More

Begini Persiapan di Bidakara Jelang Debat Ketiga Nanti Malam

http://ompoker.info/?ref=br201608 -  Debat ketiga Pilgub DKI akan kembali digelar di Birawa Hall Hotel Bidakara malam ini. Serangkaian persiapan sudah dikerjakan untuk memastikan debat berjalan dengan lancar.

Panggung yang akan dijadikan arena debat sudah disiapkan. Kursi untuk para undangan juga sudah berjejer rapi.

"Kita masih bere-beres untuk persiapan, tinggal finishing kalau kita sih. Kalau dari gedung sih kita udah hampir beres" ujar supervisior Hotel Bidakara, Isman Herdiana.

Isman mengungkapkan bahwa tidak banyak hal yang berbeda dengan persiapan debat sebelumnya. Hanya saja cover seat kursi yang berwarna hitam dimaksudkan untuk memberikan suasana yang sedikit berbeda.

"Cuma untuk kursi dari cover kita berbeda. Kapasitasnya enggak begitu jauh, dari 650 kita lebihkan jadi 730. Ini kursinya mintanya hitam karena dari pihak medianya minta nuansa berbeda" tuturnya.

Kapasitasnya yang disiapkan di Birawa Hall sebanyak 730 kursi.
Ruangan akan dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya 350 kursi untuk KPU dan VIP.

Para pendukung pasangan calon masing-masing diberikan jatah 100 kursi. Isman menambahkan dari total 730 kursi tersebut sisanya akan diisi oleh Polwan sebagai sekat antar pendukung pasangan calon ketika debat berlangsung.

Debat ketiga ini akan mengusung tema 'Kependudukan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Antinarkoba, dan Kebijakan terhadap Penyandang Disabilitas'. Debat akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dan dipandu oleh presenter Alfito Deannova.

Read More

Ahok-Djarot tak Punya Persiapan Khusus Jelang Debat Pamungkas

http://ompoker.info/?ref=br201608 - Debat pamungkas Pilgub DKI digelar Jumat 10 Februari 2017. Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat tak melakukan persiapan khusus menghadapi debat ketiga itu.

"Kita tidak ada persiapan khusus. Berjalan seperti biasa saja, "kata Sekretaris Tim Pemenangan Ahok - Djarot Ace Hasan Syadzily, Rabu 8 Februari 2017.

Persiapan tak terlalu diperlukan meski dalam dua debat yang diselenggarakan KPU DKI itu Ahok - Djarot 'diserang' dua pasangan calon lainnya. Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni dan Anies Baswedan - Sandiaga Uno kerap mempersoalkan kebijakan keduanya selama memimpin DKI Jakarta.

Salah satu yang banyak menarik perhatian yaitu serangan Anies - Sandi yang mengklaim kaya data. Timses Ahok - Djarot mengaku siap melawan serangan serupa untuk debat terakhir.

"Tentu kita sudah siapkan juga data-data. Kalau mereka pertanyakan data, tentu kita punya versi tersendiri" tegasnya

Read More

Jokowi dan SBY Diminta JK Harus Bertemu Usia Pencoblosan 15 Februari 2017

http://ompoker.info/ - Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau kerap kali kita sebut dengan Bapak SBY, disarankan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi usai Pilkada serentak 15 Februari 2017 mendatang.

Maksud dari semua itu merupakan agar kedua tokoh dapat bersikap tenang dan dapat menghindari isu politik jika pertemuan berlangsung sebelum tanggal tersebut atau saat masa tenang.

"Ya kalau bisa nanti setelah tanggal 15 Februari, biar tidak dikaitkan dengan isu politik. Biar keduanya juga dalam keadaan tenang"ujar Wapres Jusuf Kalla (JK) dikantornya, jumat (3/2/2017).

Lebih jauh, Wapres meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak memperkeruh situasi jelang pencoblosan.

Suhu politik dua pekan jelang Pilkada DKI Jakarta cukup memanas.

Hal ini terutama pasca-tim kuasa hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyebut memiliki bukti percakapan anatara SBY dan Ketua MUI Ma'ruf Amin.

Kuasa hukum Ahok menyebut, dalam percakapan telepon, SBY meminta Ma'ruf untuk segera mengeluarkan fatwa terkait penistaan agama.

Itu diungkapkan saat persidangan dugaan penodaan agama dengan terdakwa Ahok.

Ma'ruf saat itu menjadi saksi dipersidangan tersebut.

"Semua kita lebih tenanglah, semua masing-masing tenang dulu. Setelah tanggal 15 (Februari) lah. Jadi pasti diterima itu"kata dia.

Hal serupa juga dilontarkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi menyambut permintaan SBY untuk melakukan pertemuan.

"Kemarin (setelah konferensi pers SBY), beliau (Presiden Jokowi) memang berencana bertemu Pak SBY. (Rencana) Sudah ada," ujar Luhut.

Berdasarkan kalkulasi Luhut, pertemuan Jokowi‑SBY tidak digelar dalam waktu dekat. Pertemuan keduanya akan dirasa lebih pas jika digelar setelah Pilkada serentak, pertengahan Februari 2017.

"Mungkin waktunya (bertemu) sekarang tidak pas. Mungkin ini setelah Pilkada akan lebih pas. Tentu ada hitungannyalah," ujar Luhut.

Luhut memastikan bahwa pertemuan tersebut akan terlaksana tanpa melalui penghubung.

Soal apa topik pembicaraan keduanya nanti, Luhut tidak bisa bicara banyak.

Namun, saat ini Jokowi sangat membutuhkan kondisi negara yang stabil dan damai karena tengah mati‑matian menggenjot sektor ekonomi.

"Saya melihat (pertemuan Jokowi‑SBY) hanya supaya tenang. Kalau tenang ya sudah, nanti yang mau menang (Pilkada) siapa pun silakan‑silakan saja," ujar Luhut.

Presiden Jokowi sebelumnya berjanji akan meluangkan waktu untuk bertemu dengan SBY.

Namun, hal itu menunggu permohonan bertemu dari SBY.

"Kan saya sudah sampaikan bolak‑balik, waktunya akan diatur, tetapi kalau ada permintaan," ujar Jokowi.

Read More

Tanya Beda Sikap MUI DKI yang Tegur Ahok

     Penasihat hukum Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering kita sebut Ahok mempertanyakan perbedaan sikap MUI Provinsi DKI Jakarta dengan MUI pusat. MUI DKI lebih dulu memberi teguran terhadap Ahok sebelum sikap keagamaan dikeluarkan MUI.

     "Bukankah ini masalah daerah? Urgensi mengeluarkan fatwa sementara 2 hari sebelumnya MUI daerah baru mengeluarkan teguran," ujar salah satu anggota penasihat hukum Ahok dalam sidang lanjutan Ahok di auditorium Kementan, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).

     Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin menyebut MUI daerah diberi kewenangan mengeluarkan sikap, namun tidak boleh bertentangan dengan garis kebijakan MUI pusat. Tim pengacara Ahok lantas mempertanyakan keluarnya surat teguran dari MUI DKI dua hari sebelum sikap keagamaan MUI dikeluarkan MUI pusat pada 11 Oktober 2016. 

     "Ini sudah jadi isu nasional, bukan hanya daerah, pertanyakan masalah ini, bukan masalah daerah dan pada datang ke MUI pusat. Menimbulkan kegaduhan pusat. Antara teguran MUI daerah dan MUI pusat tidak saling bertentangan. MUI daerah mengeluarkan teguran, MUI pusat mendapat laporan," sambung Ma'ruf.

Ma'ruf menyebut teguran MUI DKI yang salah satunya berisikan pendapat agar Ahok fokus pada tanggung jawab sebagai gubernur sudah dikoordinasikan dengan MUI pusat. "Iya betul," jawab Ma'ruf soal dilakukannya koordinasi.

     Dalam persidangan, Ma'ruf menyebut teguran dari MUI DKI untuk Ahok ikut menjadi dasar dari poin-poin sikap keagamaan dan pendapat MUI pada 11 Oktober 2016.

     "Tidak ada pertentangan, produknya berbeda. MUI DKI produknya teguran, MUI pusat pendapat dan sikap keagamaan. Justru teguran itu menjadi salah satunya sikap keagamaan. Karena masalah Pulau Seribu ini tidak dianggap cukup pendapat MUI daerah itu sehingga meminta ke MUI pusat," terang Ma'ruf. 

     Pada awal persidangan, Ma'ruf menyebut ucapan Ahok soal Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai penghinaan Alquran. Pendapat MUI ini diambil berdasarkan hasil kajian yang dilakukan.

     "Kita melakukan penelitian, investigasi di lapangan, dan menyimpulkan bahwa ucapannya itu mengandung penghinaan terhadap Alquran dan ulama," katanya.

     Ma'ruf menyebut penelitian terhadap ucapan Ahok saat bertemu dengan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 itu dilatarbelakangi adanya keresahan dari masyarakat.

     "(Ada) permintaan dari masyarakat ada y

ang lisan, ada yang tertulis. Supaya masalah ini ada pegangannya. Ada forum-forum, banyaklah saya lupa," imbuhnya.

    Dari desakan itu, sambung Ma'ruf, MUI melakukan rapat internal, yang diikuti komisi fatwa, pengkajian, hukum, dan perundang-undangan serta bidang komunikasi informasi. MUI kemudian mengeluarkan pernyataan sikap soal ucapan Ahok tersebut, yang kini menyeret Ahok sebagai terdakwa penodaan agama.

     Kesimpulan terjadinya penodaan agama diambil berdasarkan kalimat Ahok yang memposisikan Alquran sebagai alat untuk membohongi terkait dengan kepemimpinan.

     "Iya ada penghinaan, itu melecehkan. Dari memposisikan Alquran sebagai alat kebohongan. Dibahasakan bahwa terdakwa itu ada mengandung penodaan karena Alquran dipakai alat berbohong. Dari segi bahasa, Alquran dipakai sebagai alat kebohongan. Tinjauannya ini ayat-ayat," terang Ma'ruf.

Read More